[JAKARTA] Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), bekerja sama Interpol dan International Medical Product Anti Counterfeiting Task Force (Impact)-WHO, memberikan pelatihan kepada petugas BPOM, bea cukai, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, untuk meningkatkan pengawasan terhadap beredarnya obat palsu.
Pelatihan bertujuan menyamakan persepsi antara para petugas mengenai apa itu obat palsu, peredarannya, data dan kasus, serta bagaimana penanganannya. Apalagi, Indonesia sasaran empuk peredaran obat palsu.Kepala BPOM, Drs Kustantinah, seusai pembukaan pelatihan di Jakarta, Senin (25/1), mengatakan, untuk memberantas masuk dan beredarnya obat palsu di Indonesia, BPOM tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu, harus bersinergi dengan pihak lain yang terlibat langsung. Kustantinah mengatakan, memasuki ASEAN China Free Trade Area (ACFTA), Indonesia perlu meningkatkan pengawasan terhadap beredarnya obat palsu, terutama di jalur-jalur ilegal.
"Titik yang paling diawasi adalah perbatasan, karena sulit dijangkau. Juga perketat di pelabuhan dan bandara. Di sinilah peran bea cukai sebagai titik masuk," jelasnya.
Sementara itu, Arief Wicaksono Sudiutmo dari Interpol Indonesia mengatakan, Interpol yang berpusat di Lyon, Prancis dan mempunyai 188 anggota di dunia, melihat negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadi sasaran empuk pengedaran obat palsu.
Kepala Seksi Prekursor Narkotika Direktorat Bea dan Cukai Agung Krisdayanto mengatakan, pihaknya akan lebih meningkatkan pengawasan di bandara. [D-13] |
